WARTA HUMAS POLRI

Respons Cepat Penanganan Banjir di Kukar: Kapolres dan Forkopimda Tinjau Lokasi Hulu dan Salurkan Bantuan

Wartahumaspolri.com

Kukar — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama jajaran keamanan memperkuat respons penanganan banjir yang melanda wilayah hulu Kabupaten Kukar. Hal itu ditandai dengan kunjungan lapangan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Kecamatan Kembang Janggut, Jumat (16/1/2026).

Kunjungan tersebut meliputi peninjauan sejumlah desa yang terendam luapan air serta distribusi bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Selain memastikan jalur logistik tidak terputus, rombongan Forkopimda juga mendengar langsung keluhan warga dan melakukan asesmen cepat kondisi lapangan untuk menentukan langkah mitigasi lanjutan.

Peninjauan dimulai dari Desa Genting Tanah sebelum dilanjutkan ke Desa Loa Sakoh serta Desa Hambau di RT 9 dan RT 11 yang diketahui masih terendam. Sejumlah infrastruktur permukiman dan fasilitas warga ikut terdampak banjir, termasuk akses komoditas pangan yang mulai terbatas di beberapa titik.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar menyatakan bahwa kehadiran pemerintah daerah dan aparat keamanan merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keselamatan warga di wilayah rawan bencana.

“Kami memastikan masyarakat tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kehadiran Polri dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, memantau situasi, dan melakukan mitigasi agar penanganan berjalan efektif,” ujar Khairul.

Selain distribusi bantuan, Forkopimda juga melakukan evaluasi teknis terkait potensi peningkatan curah hujan di wilayah hulu Sungai Mahakam yang berpotensi memperpanjang masa banjir. Pemerintah daerah disebut tengah menyusun langkah antisipatif untuk memastikan suplai logistik, kesehatan warga, serta akses transportasi tetap terjaga.

Fenomena banjir di wilayah hulu Kukar kerap berulang pada periode puncak musim hujan akibat kontur sungai serta daya tampung daerah aliran air yang terbatas. Pemerintah daerah disebut akan mendorong penguatan sistem mitigasi jangka panjang, termasuk tata kelola lintasan air dan kesiapsiagaan desa terdampak. (Dege)

Lebih baru Lebih lama