JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan. Setiap aparat wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa pengecualian, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan personel dari internal institusi kepolisian.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Kapolri menekankan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” tegasnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara yang kini masih dalam proses pembuktian hukum.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, dan log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak boleh dibangun dengan melindungi kepentingan tertentu. Sebaliknya, integritas institusi harus dibuktikan melalui keberanian mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk apabila melibatkan orang-orang di dalam institusi itu sendiri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegas Kapolri.
Selain perkara dugaan penyadapan, Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Kapolri menegaskan bahwa kedua perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena masing-masing membutuhkan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Pernyataan Kapolri tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kewenangan jabatan bukanlah kekebalan hukum. Setiap aparat harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. (DEGE)
