BERAU – Pemandangan antrean panjang kendaraan kembali dikeluhkan oleh masyarakat yang hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini terpantau terjadi secara berulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan nomor lambung SPBU 64.773.03 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Antrean Mengular Picu Keresahan Warga
Berdasarkan pantaun di lapangan, antrean kendaraan roda empat kerap memadati area sekitar SPBU hingga memakan bahu jalan utama. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga memicu keluhan dari warga lokal serta pengendara yang kesulitan mendapatkan hak atas produk BBM bersubsidi. Warga menduga kuat adanya ketidakwajaran di balik kelangkaan berkala dan panjangnya antrean tersebut.
Keresahan masyarakat ini didasari oleh adanya dugaan praktik penyelewengan dalam penyaluran BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Bio Solar. Indikasi kecurangan yang jamak dicurigai meliputi aktivitas para pelaku pengetap yang melakukan pengisian secara berulang-ulang, penggunaan tangki modifikasi, hingga indikasi manipulasi sistem melalui penggunaan beberapa QR Code atau barcode ganda untuk mengakali kuota harian.
Praktik ilegal ini diduga sengaja dilakukan demi mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali secara ilegal demi keuntungan pribadi.
Menanggapi situasi yang kian merugikan publik, elemen masyarakat mendesak keras jajaran Polres Berau untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan menyeluruh di SPBU Gunung Tabur. Aparat penegak hukum diharapkan dapat segera menurunkan tim gabungan untuk membongkar dugaan gurita mafia BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
"Kami meminta Polres Berau tidak tinggal diam dan segera menyelidiki SPBU Gunung Tabur. Praktik penyelewengan Pertalite dan Solar subsidi ini harus ditindak tegas karena merampas hak masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap adanya langkah konkret berupa sidak berkala dan penegakan hukum tanpa tebang pilih agar distribusi energi berkeadilan dapat kembali berjalan dengan tertib dan tepat sasaran di Kabupaten Berau. (TIM)
