BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Tahun 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (2/9/2026).
Rakernis mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2026.”
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Kasubbag Renmin Satker Polda, para Kasi Humas Polres jajaran, serta operator Polres.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan untuk memberikan penguatan dan wawasan dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Di antaranya Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Sencihan, S.H., C.Me, Senior News Reporter dan Presenter BTV Delita, Dosen Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Jurusan Desain Komunikasi Visual Faisal Syamsuddin, S.Pd., M.Sn., serta Content Creator Fitria Nurul Anisa.
Dalam arahannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa fungsi Humas memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara institusi Kepolisian dan masyarakat.
Menurut Endar, Humas memiliki tanggung jawab dalam membangun citra positif institusi, mengelola isu yang berkembang di ruang publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Dari tema ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami, yaitu optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media yang baik,” ujar Endar.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut Polri untuk mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memahami perspektif masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Karena itu, jajaran Humas dituntut mampu menyajikan informasi yang faktual, berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan informasi, kata dia, harus tetap dibarengi dengan verifikasi sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Kapolda mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Personel di lapangan harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kobaran api, asap, kondisi medan, keterbatasan akses, hingga persoalan ketersediaan sumber air dan peralatan.
Menurutnya, berbagai upaya dan tantangan yang dihadapi personel tersebut perlu diketahui masyarakat melalui penyampaian informasi yang objektif.
“Informasi harus kita berikan lebih kepada masyarakat, karena masyarakat lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dan dapatkan melalui media. Perkembangan digital harus kita ikuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Endar mengingatkan bahwa tugas menjaga citra institusi dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab personel yang bertugas di fungsi Humas.
Setiap anggota Polri, lanjutnya, memiliki peran dalam menjaga marwah institusi dan memberikan pelayanan serta informasi yang baik kepada masyarakat.
Ia pun meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kemampuan komunikasi publik, terutama dalam menghadapi perkembangan media digital yang semakin cepat dan dinamis.
“Perkuat komunikasi publik dengan humanis, jaga sinergi dengan elemen lain dan media massa. Tingkatkan kompetensi di bidang kehumasan. Penyampaian informasi harus cepat, tepat, efektif, dan dapat diterima masyarakat,” pesannya.
Rakernis Humas Polda Kaltim Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi jajaran Humas dalam menjalankan fungsi komunikasi publik serta manajemen media.
Melalui penguatan tersebut, Humas Polda Kaltim diharapkan mampu menghadirkan informasi Kepolisian yang transparan, faktual, humanis, cepat, dan akurat, sekaligus memperkuat sinergi dengan media massa dan berbagai elemen masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Kaltim dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (DEGE)
